Akhir-akhir ini santer berita tentang rencana pengesahan Undang-undang MD3 dan Undang-undang Pilkada melalui DPRD. Khusus Aceh (tanoh iddatu) Undang-undang Pilkada ini tidak berlaku karena dalam pemilihan Kepala Daerah di Aceh sudah di atur dalam Undang-undang PA. RUU ini di dukung oleh koalisi merah putih yang terdiri dari partai Gerindra, Golkar, PKS, PAN, PPP. Menurut koalisi merah putih, pemilihan kepala daerah di kembalikan ke DPRD dalam RUU Pilkada untuk mengembalikan asas perwakilan yang di amanatkan dalam sila ke-4 Pancasila. Mekanisme ini juga lebih efektif dan efisien, mengingat pemilihan langsung butuh biaya besar. Pemilihan melalui DPRD dianggap dapat mereduksi konflik horizontal karena mekanisme ini memberikan jarak antara calon dan pendukungnya. Dalam prosesnya pun tidak menimbulkan masalah antar fraksi di DPRD karena dalam pencalonannya akan di atur fraksi dalam DPRD yang mengusulkan calon sesuai dengan keputusan pimpinan partai politik. Selain itu Pilkada yang di pilih melalui DPRD juga bisa memudahkan pengawasan praktik politik uang.
Namun RUU Pilkada melalui DPRD tersebut tidak sejalan dengan konsep yang akan di usung oleh koalisi PDIP, Nasden, PKB, Hanura. Menurut koalisi PDIP pengembalian Pilkada melalui DPRD merupakan kemunduran dalam demokrasi. Pemilihan Kepala Daerah melalui DPRD akan menabrak sistem pemerintahan di Indonesia, karena Indonesia menganut sistem Presidensial. Kalau Kepala Daerah di pilih melalui DPRD maka itu sama dengan menjalankan sistem Parlementer. Indonesia menganut sistem pemilihan Presiden secara langsung, kenapa Kepala Daerah di pilih DPRD?
RUU Pilkada ini pernah di usulkan oleh Pemerintah SBY melalui kementerian Dalam Negeri, namun tidak mendapat dukungan dari partai politik sehingga pengesahannya berlarut-larut. Waktu itu rencananya pemilihan Gubernur yang di pilih melalui DPRD, sedangkan Bupati/Wali Kota tetap di pilih langsung oleh rakyat, namun dalam perjalannya rencana itu berbalik menjadi Gubernur dipilih langsung oleh rakyat dan Bupati/Wali Kota di pilih oleh DPRD. Sekarang koalisi merah putih mengusulkan pemilihan Gubernur dan Bupati/Wali Kota oleh DPRD, usulan ini muncul pada tanggal 3 September 2014, setelah MK membuat keputusan Pemilu Presiden yang di menangkan oleh pasangan Jokowi-JK. Melalui RUU Pilkada ini koalisi merah putih ingin menunjukkan kekuatan pada parlemen bahwa mereka kuat dan solid, mampu merubah undang-undang yang tidak di setujui koalisi lawan. Tentu saja alasan RUU Pilkada itu dengan tujuan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat dan kebaikan bersama. Tapi kenapa Demokrat akhir-akhir ini terkesan balik badan terhadap RUU Pilkada ini, itulah politik yang selalu dinamis dan tidak bisa dijadikan acuan bagi orang kebanyakan. Memang RUU Pilkada ini tidak mendapat persetuan oleh rakyat banyak dan LSM. Demokrat tau ini dan mereka tidak mau melawan kehendak rakyat banyak untuk mempertahankan elektabilitas pada Pemilu yang akan datang.
Ironi dalam perkembangan atau sejarah bernegara adalah saat keutuhan itu menjadi semacam komoditas dalam permainan kekuasaan (politik dan ekonomi) di kalangan elit nya. Kita paham benar, ratusan bahkan ribuan bangsa yang pernah ada di bumi ini melahirkan dan mengembangkan kebudayaan otentiknya. Selama puluhan bahkan ribuan tahun kita mencatat pencapaian dari semua bangsa itu.
Kita tak bisa menafikan kebudayaan yang melahirkan peradaban luhurnya sendiri seperti Mesir, Sumeria, Babylonia, India hingga Maya bahkan Jawa menjadi bagian penting dalam sejarah kebudayaan/peradaban dunia. Adalah suatu hal yang agak meremehkan, terlampau menyederhanakan bahkan reduksi yang terasa "kurang ajar" jika sebuah produk kebudayaan dari satu kawasan tertentu di harapkan, di tawarkan, di desak bahkan di paksakan secara koersif untuk di terapkan atau di praktekkan oleh bangsa dari kawasan lain yang sebenarnya juga memiliki sejarah kebudayaan sendiri.
Penetrasi sistem demokrasi dan liberalisme yang di universalkan melalui globalisme kebudayaan itu kadang di lakukan dengan satu bentuk represi yang tidak hanya memakan dunia mental dan simbolik suatu bangsa tetapi juga ribuan pendukungnya. Apa hasilnya? Apakah demokrasi dan kapitalisme yang di praktekkan di puluhan negara Timur Tengah dan Afrika berhasil menciptakan keadaan atau pemerintahan yang mampu memenuhi kebutuhan dasarnya?
Selama ini rakyat "senang dan taat" pada aturan-aturan demokratis. Sebuah pernyataan yang segera terbantah saat kita mengetahui betapa begitu banyaknya aturan-aturan demokratis itu justru di susun oleh semacam oligarki bahkan konspirasi elit. Yaitu katakanlah dalam Pilkada, pemenang yang di sebut mayoritas tapi nota bene hanya di dukung oleh 20% pemilih nyata (di kurangi golput dan porsentase kandidat lain) harus di terima oleh rakyat tentu bukanlah karena "senang dan taat" tapi mereka di giling oleh mesin legitimator demokrasi yang bersenjatakan aturan (undang-undang) hasil konspirasi elit oligarki politik.
Barangkali sekarang adalah waktu bagi kita untuk mencari dan mendapatkan pilihan bentuk memilih pemimpin daerah yang lebih baik. Setidaknya cocok dengan realitas historis dan kultural kita, sekurang-kurangnya tidak yang paling buruk. Dan kita yakin bahwa rakyat sekarang sudah memiliki kualitas intelektual yang memadai dan sudah semakin cerdas dalam memilih.
RUU Pilkada ini pernah di usulkan oleh Pemerintah SBY melalui kementerian Dalam Negeri, namun tidak mendapat dukungan dari partai politik sehingga pengesahannya berlarut-larut. Waktu itu rencananya pemilihan Gubernur yang di pilih melalui DPRD, sedangkan Bupati/Wali Kota tetap di pilih langsung oleh rakyat, namun dalam perjalannya rencana itu berbalik menjadi Gubernur dipilih langsung oleh rakyat dan Bupati/Wali Kota di pilih oleh DPRD. Sekarang koalisi merah putih mengusulkan pemilihan Gubernur dan Bupati/Wali Kota oleh DPRD, usulan ini muncul pada tanggal 3 September 2014, setelah MK membuat keputusan Pemilu Presiden yang di menangkan oleh pasangan Jokowi-JK. Melalui RUU Pilkada ini koalisi merah putih ingin menunjukkan kekuatan pada parlemen bahwa mereka kuat dan solid, mampu merubah undang-undang yang tidak di setujui koalisi lawan. Tentu saja alasan RUU Pilkada itu dengan tujuan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat dan kebaikan bersama. Tapi kenapa Demokrat akhir-akhir ini terkesan balik badan terhadap RUU Pilkada ini, itulah politik yang selalu dinamis dan tidak bisa dijadikan acuan bagi orang kebanyakan. Memang RUU Pilkada ini tidak mendapat persetuan oleh rakyat banyak dan LSM. Demokrat tau ini dan mereka tidak mau melawan kehendak rakyat banyak untuk mempertahankan elektabilitas pada Pemilu yang akan datang.
Ironi dalam perkembangan atau sejarah bernegara adalah saat keutuhan itu menjadi semacam komoditas dalam permainan kekuasaan (politik dan ekonomi) di kalangan elit nya. Kita paham benar, ratusan bahkan ribuan bangsa yang pernah ada di bumi ini melahirkan dan mengembangkan kebudayaan otentiknya. Selama puluhan bahkan ribuan tahun kita mencatat pencapaian dari semua bangsa itu.
Kita tak bisa menafikan kebudayaan yang melahirkan peradaban luhurnya sendiri seperti Mesir, Sumeria, Babylonia, India hingga Maya bahkan Jawa menjadi bagian penting dalam sejarah kebudayaan/peradaban dunia. Adalah suatu hal yang agak meremehkan, terlampau menyederhanakan bahkan reduksi yang terasa "kurang ajar" jika sebuah produk kebudayaan dari satu kawasan tertentu di harapkan, di tawarkan, di desak bahkan di paksakan secara koersif untuk di terapkan atau di praktekkan oleh bangsa dari kawasan lain yang sebenarnya juga memiliki sejarah kebudayaan sendiri.
Penetrasi sistem demokrasi dan liberalisme yang di universalkan melalui globalisme kebudayaan itu kadang di lakukan dengan satu bentuk represi yang tidak hanya memakan dunia mental dan simbolik suatu bangsa tetapi juga ribuan pendukungnya. Apa hasilnya? Apakah demokrasi dan kapitalisme yang di praktekkan di puluhan negara Timur Tengah dan Afrika berhasil menciptakan keadaan atau pemerintahan yang mampu memenuhi kebutuhan dasarnya?
Selama ini rakyat "senang dan taat" pada aturan-aturan demokratis. Sebuah pernyataan yang segera terbantah saat kita mengetahui betapa begitu banyaknya aturan-aturan demokratis itu justru di susun oleh semacam oligarki bahkan konspirasi elit. Yaitu katakanlah dalam Pilkada, pemenang yang di sebut mayoritas tapi nota bene hanya di dukung oleh 20% pemilih nyata (di kurangi golput dan porsentase kandidat lain) harus di terima oleh rakyat tentu bukanlah karena "senang dan taat" tapi mereka di giling oleh mesin legitimator demokrasi yang bersenjatakan aturan (undang-undang) hasil konspirasi elit oligarki politik.
Barangkali sekarang adalah waktu bagi kita untuk mencari dan mendapatkan pilihan bentuk memilih pemimpin daerah yang lebih baik. Setidaknya cocok dengan realitas historis dan kultural kita, sekurang-kurangnya tidak yang paling buruk. Dan kita yakin bahwa rakyat sekarang sudah memiliki kualitas intelektual yang memadai dan sudah semakin cerdas dalam memilih.
